Denpasar (Bali Post) -
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tampaknya tak pernah sepi dari masalah.
Bahkan, pelaksanaan UN 2013 untuk jenjang pendidikan SMA/MA, SMK dan
Pendidikan Kesetaraan Paket C untuk Provinsi Bali dipastikan diundur.
Ujian yang seharusnya dimulai Senin (15/4) besok, terpaksa baru bisa
dilaksanakan mulai Rabu (17/4) mendatang. Pasalnya, Ghalia Indonesia
Printing, Bogor, Jawa Barat selaku rekanan yang memenangkan tender
pencetakan soal UN SMA/MA, SMK dan Paket C untuk Provinsi Bali tidak
mampu menyelesaikan pencetakan soal tepat waktu. Akibatnya, proses
pendistribusian naskah soal UN ke Bali praktis juga terlambat.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali,
Drs. A.A. Ngurah Gde Sujaya, M.Pd., mengatakan hal itu kepada Bali
Post, Sabtu (13/4) kemarin.
Menurut Sujaya, naskah soal UN SMA/MA, SMK dan Pendidikan Kesetaraan
Paket C seharusnya sudah tiba di Bali, Jumat (12/4) lalu. Namun hingga
berita ini ditulis, baru sebagian soal UN SMK yang tiba di Bali.
Sedangkan soal UN SMA/SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket C sama sekali
belum didistribusikan oleh pihak percetakan. ''Keterlambatan
pendistribusian soal UN ini membuat kami di Bali tidak bisa berbuat
apa-apa. Apalagi, soal itu setiba di Bali juga harus secepatnya
didistribusikan ke kabupaten/kota untuk selanjutnya didistribusikan ke
sekolah-sekolah penyelenggara UN yang juga memerlukan waktu yang cukup
lama karena ada sejumlah sekolah berlokasi di luar Pulau Bali yakni
Pulau Nusa Penida,'' kata Sujaya yang mengaku belum berani memastikan
kapan pihaknya akan menerima soal UN SMA/MA, SMK dan Pendidikan
Kesetaraan Paket C dalam kondisi lengkap.
Menyikapi keterlambatan pendistribusian soal UN ini, Sujaya mengatakan
pihaknya sudah mengontak langsung Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Khairil
Anwar Notodiputro via telepon seluler. Ternyata, permasalahan
keterlambatan pendistribusian soal UN tidak hanya menimpa Provinsi Bali.
Sesuai penjelasan pejabat Kemendikbud tersebut, ternyata 10 provinsi
lainnya di antaranya NTB, NTT dan Papua yang juga mengalami permasalahan
serupa. Pencetakan soal UN untuk sepuluh provinsi itu juga ditangani
oleh Ghalia Indonesia Printing, Bogor. ''Kami sudah mendapat kepastian
secara lisan dari Kemendikbud jika pelaksanaan UN SMA/MA, SMK dan
Pendidikan Kesetaraan Paket C untuk 11 provinsi termasuk Bali terpaksa
diundur. Nantinya, pihak Kemendikbud akan mengirimkan surat edaran resmi
melalui faksimile. Mengingat sampai hari ini (Sabtu malam-red), kami
belum menerima soal UN dalam kondisi lengkap, tentunya sangat logis jika
pelaksanaan UN untuk Bali dan sejumlah provinsi lainnya diundur hingga
Rabu (17/4) mendatang,'' katanya dengan nada pasrah.
Menurut Sujaya, mata pelajaran UN SMA/MA, SMK dan Pendidikan Kesetaraan
Paket C yang seharusnya diujikan pada hari pertama atau Senin (15/4)
besok akan diundur menjadi Jumat (19/4). Mata pelajaran yang seharusnya
diujikan pada hari kedua atau Selasa (16/4) digeser menjadi Sabtu (20/4)
atau Senin (22/4) karena ada sejumlah daerah yang kemungkinan tidak
bisa menggelar UN pada hari Sabtu. Sedangkan mata pelajaran UN yang
sesuai jadwal diujikan pada hari ketiga atau Rabu (17/4) akan tetap
dilaksanakan sesuai jadwal yakni tetap pada hari yang sama. Hal serupa
juga berlaku pada mata pelajaran UN yang dijadwalkan dilaksanakan pada
hari keempat atau Kamis (18/4) akan tetap dilaksanakan pada hari yang
sama. ''Untuk sementara, Kemendikbud mengatur jadwal pelaksanaan UN
SMA/MA, SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket C seperti itu. Tentunya,
kami masih menunggu surat edaran resmi dari Kemendikbud yang dijanjikan
akan secepatnya dikirimkan lewat faksimile,'' ujarnya.
Sujaya mengaku tidak tahu pasti permasalahan apa yang dihadapi pihak
percetakan sehingga tidak bisa menyelesaikan soal UN itu tepat waktu
sehingga proses pendistribusiannya ke daerah juga terlambat. Yang jelas,
Ghalia Indonesia Printing, Bogor, Jawa Barat selaku rekanan yang
memenangkan tender pencetakan soal UN SMA/MA, SMK, dan Paket C untuk
Provinsi Bali juga menangani pencetakan soal UN untuk 10 provinsi
lainnya di Indonesia sehingga beban kerjanya memang sangat tinggi.
''Mudah-mudahan, masalah ini dijadikan pelajaran berharga bagi
pemerintah sehingga permasalahan serupa tidak terjadi pada UN-UN tahun
berikutnya,'' katanya penuh harap. (kmb13)
